Fenomena makan tabungan mulai marak dilakukan oleh kalangan kelas menengah. Menurut data Bank Indonesia (BI), proporsi tabungan terus mengalami penurunan. Pada bulan Oktober 2024, proporsi tabungan turun menjadi 15%. Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, yakni September dan Agustus 2024 yang masing-masing berada di angka 15,3% dan 15,7%.
Fenomena ini diprediksi akan semakin meningkat di kalangan kelas menengah seiring dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025. “Menurut saya, dampaknya akan semakin memperburuk kondisi yang sedang dihadapi oleh kelas menengah saat ini. Kondisi ekonomi yang stagnan menyebabkan upah riil menurun, namun biaya hidup terus meningkat meskipun inflasi rendah. Inflasi rendah disebabkan oleh permintaan yang juga rendah,” ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal kepada detikcom pada Sabtu (16/11/2024).
Sementara itu, Faisal juga melihat bahwa jumlah saldo tabungan di bawah Rp 100 juta di perbankan juga mengalami penurunan. Ia menjelaskan bahwa 99% dari pemilik rekening memiliki saldo di bawah Rp 100 juta. Dalam situasi di mana tren penurunan tabungan terjadi, adanya tambahan biaya hidup seperti kenaikan PPN, BPJS Kesehatan, dan pajak lainnya, berpotensi menguras pendapatan kelas menengah.
Dengan kondisi seperti ini, Faisal memperkirakan akan terjadi penurunan permintaan domestik dan pengeluaran uang dari kelas menengah. “Selain itu, orang-orang akan semakin menggunakan tabungan mereka karena tingkat pengeluaran menurun,” tambah Faisal.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan bahwa kelas menengah tidak siap menghadapi kenaikan PPN menjadi 12%. Bhima menyoroti peningkatan jumlah pekerja di sektor informal sebagai indikator bahwa pendapatan masyarakat di sektor formal dan industri pengolahan sedang terpukul.
Bhima juga menekankan bahwa banyak masyarakat yang tidak memiliki tabungan dan terjebak dalam pinjaman online. Beberapa bahkan harus menggadaikan aset mereka atau mencari pekerjaan sampingan untuk bertahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kelas menengah sedang mengalami tekanan ekonomi yang signifikan.
Bhima menegaskan bahwa peningkatan pekerja di sektor informal sudah merupakan peringatan yang serius. Ia menyatakan bahwa ada opsi lain selain menaikkan PPN, seperti perluasan basis pajak tanpa memberatkan kelas menengah. Bhima menyarankan untuk mengenakan pajak kekayaan, pajak produksi batubara, dan pajak karbon sebagai alternatif yang lebih adil.
Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mencari solusi yang lebih bijaksana dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi oleh kelas menengah. Upaya kolaboratif dan inovatif diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
