Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan salah satu alasan mengapa pembangunan PLTP berjalan lambat adalah karena proses perizinan yang memakan waktu lama. Padahal, potensi energi geothermal di Indonesia mencapai puluhan ribu megawatt. Dari potensi sebesar 24 ribu megawatt tersebut, hanya 11 persen yang telah dimanfaatkan oleh para investor.
“Potensinya ada 24 ribu megawatt. Sudah kita kerjakan, tapi kok tidak berjalan secara cepat,” ujar Jokowi saat membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024 di Jakarta. Menurutnya, proses perizinan PLTP bisa memakan waktu hingga 6 tahun, yang membuat investor enggan untuk memulai pembangunan.
Data Dewan Energi Nasional menunjukkan bahwa PLTP baru menyumbang 19 persen dari total pembangkit Energi Baru Terbarukan nasional pada tahun 2022. Indonesia memiliki sekitar 40 persen cadangan panas bumi dunia, sehingga seharusnya kontribusi PLTP dalam EBT bisa lebih besar.
Nailul Huda dari Celios mengatakan bahwa selain proses perizinan yang lama, biaya tinggi dan dampak lingkungan yang merugikan juga menjadi alasan pembangunan PLTP lambat. Investor ragu masuk karena harus menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh pembangunan PLTP.
Untuk mempercepat pembangunan PLTP, Nailul menyarankan pemerintah untuk fokus pada pembangkit listrik EBT lainnya, seperti PLTS, yang lebih ramah lingkungan. Yayan Satyakti dari Universitas Padjajaran menambahkan bahwa masalah tanah dan keekonomian juga menjadi faktor yang membuat pembangunan PLTP lambat.
Pemerintah perlu memberikan solusi terkait masalah lahan dan memberikan dorongan kepada investor untuk mengembangkan geothermal sebagai solusi pengembangan EBT jangka panjang. Meskipun tantangan untuk mencapai transisi energi yang lebih hijau semakin berat, pembangunan PLTP tetap menjadi pilihan yang relatif aman dan kompetitif dalam jangka panjang.
Dengan berbagai masalah yang dihadapi, pemerintah perlu melakukan langkah konkret untuk mendukung pembangunan PLTP dan mempercepat transisi energi ke arah yang lebih hijau. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai target bauran EBT yang telah ditetapkan pemerintah.
